Episode Details

Penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) nonaktif yang terbukti tidak mampu dinilai harus dilakukan secara humanis, otomatis, dan tanpa prosedur berbelit. Kebijakan ini tidak semata soal administrasi atau potensi moral hazard, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

Bagaimana DPR mengkritisi dan mengawal kebijakan ini agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil?

Simak pembahasannya bersama Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI.